Memilih lembaga keuangan syariah, selain halal juga bisa memberikan keuntungan tersendiri. Pasalnya, nasabah tidak akan terbebani dengan bunga yang terus bertambah setiap bulan. Bahkan, produk lembaga keuangan syariah tidak hanya diminati oleh muslim saja, tetapi banyak pula umat beragama lain yang memanfaatkan kemudahan jasa layanan berkonsep islami ini.

Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, Anda bisa memanfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan lembaga pegadaian syariah. Namun untuk lebih mengenal pelaksanaan gadai syariah, ada baiknya Anda menyimak beberapa aturan hukum gadai syariah berikut ini.

  • Landasan Hukum

Kegiatan gadai ( rahn ) terjadi apabila seseorang meminjam barang atau uang kepada pihak lain dengan menyertakan jaminan. Apabila dia tidak mampu mengembalikan pinjaman pada batas waktu yang sudah disepakati bersama, maka jaminan tersebutlah yang menjadi penggantinya.

Di dalam agama Islam, pelaksanaan gadai syariah diperbolehkan. Hukum gadai syariah bersumber pada Alquran surah Albaqarah ayat 283, serta hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang pengalaman Rasulullah yang meninggalkan jaminan baju besi saat membeli makanan.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI juga sudah mengeluarkan dua fatwa tentang diperbolehkannya gadai syariah. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prinsip gadai, sedangkan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur rukun dan syarat sahnya transaksi gadai.

  • Barang Jaminan

Umumnya, yang bisa digunakan sebagai jaminan pada transaksi gadai syariah adalah barang-barang bernilai tinggi, seperti: perhiasan, rumah, alat elektronik, dan kendaraan bermotor. Di Indonesia, ada aturan khusus yang mengatur hal itu, yakni barang yang digadaikan harus resmi dan lengkap.

Misalnya, ketika menggadaikan ponsel pintar, Anda harus menyertakan charger dan kotak pembungkusnya. Untuk jaminan yang berupa perhiasan, selain Anda harus menyertakan surat-surat resmi, pihak pegadaian juga akan menguji kadar perhiasan terlebih dahulu untuk menaksir pinjaman yang bisa diberikan.

  • Biaya

Hukum gadai syariah tidak memperbolehkan adanya bunga atas suatu pinjaman. Prinsip yang digunakan adalah prinsip sewa tempat. Jadi, biaya yang diambil dari nasabah hanya berupa biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan, dan penaksiran yang dibayarkan sekali di awal transaksi.

  • Hak dan Kewajiban

Pelaksanaan gadai syariah tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban kedua pihak, peminjam dan pemberi pinjaman.

 

Hak dan Kewajiban Peminjam

  • Setelah melunasi pinjaman, peminjam berhak memperoleh jaminannya kembali.
  • Apabila jaminan tersebut rusak atau hilang, peminjam bisa menuntut ganti rugi atas hal itu.
  • Peminjam harus bisa melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati saat akad.
  • Jika sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi pinjaman, peminjam harus merelakan jaminannya menjadi milik pihak pemberi pinjaman. Meskipun demikian, peminjam masih memiliki kesempatan untuk memperpanjang waktu pinjaman dengan melakukan akad dan membayar biaya kembali.

Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

  • Jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, pemberi pinjaman boleh melelang atau menjual barang jaminan dengan memberi tahu peminjam terlebih dahulu.
  • Untuk menjaga keselamatan jaminan, pemberi pinjaman berhak memperoleh biaya perawatan.
  • Pemberi pinjaman akan menahan barang jaminan selama pihak peminjam belum melunasi utangnya.
  • Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadi dan harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada barang tersebut.

Aturan hukum gadai syariah tentu dibuat untuk memudahkan kedua pihak agar sama-sama bisa mencapai tujuannya. Semoga bermanfaat.

sumber : http://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia-detail-4255

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here