Pertanyaan :
Apa jerat hukum yang bisa dikenakan ke suporter bola yang suka konvoi di jalan atau bikin rusuh pas menonton pertandingan?
Jawaban :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Mengenai jerat hukum yang bisa dikenakan ke suporter bola yang tidak berkelakuan baik, berikut kami paparkan beberapa aspek hukum yang berhubungan dengan suporter sepak bola:

1.    Konvoi Suporter Sepak Bola

Kita seringkali melihat konvoi para suporter bola di jalan raya. Ada yang konvoi dengan menggunakan bus (baik yang duduk di dalam maupun yang duduk di atas atap bus), ada juga yang menggunakan mobil barang (mobil pick up/bak terbuka). Apakah hal tersebut melanggar peraturan?

Jika konvoi menggunakan bus, perlu diketahui bahwa bus tersebut adalah kendaraan bermotor umum.[1] Sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan sanksi bagi penumpang kendaraan bermotor untuk berdiri di atas atap kendaraan. Akan tetapi, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:[2]

a.    berperilaku tertib; dan/atau

b.    mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Kemudian mengenai konvoi yang menggunakan mobil barang/bak terbuka dapat dilihat dalam Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ. Pada dasarnya mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;

b.  untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

c.    kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan-alasan di atas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.[3]

2.    Perusakan Fasilitas Umum

Suporter sepak bola yang melakukan konvoi atau menonton pertandingan sepak bola, juga harus memperhatikan bahwa mereka tidak boleh merusak fasilitas umum. Sebab, siapa saja yang di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.[4] Hukuman bisa bertambah menjadi tujuh tahun, sembilan tahun atau 12 tahun jika berturut-turut menyebabkan luka, luka berat maupun matinya orang.[5]

Selain mengacu pada KUHP, mengenai fasilitas umum ini juga dapat merujuk pada peraturan daerah setempat. Misalnya di Jakarta merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda 8/2007”).

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait konvoi sehubungan dengan ketertiban umum:

1.    Jangan melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya.[6]

2.    Jangan membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.[7]

3.    Jika setelah konvoi, Anda merencanakan melakukan kegiatan keramaian, Anda wajib mendapatkan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.[8]

4.    Jika Anda juga menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[9]

5.    Jika Anda menggunakan atribut, Anda dilarang membuang benda-benda atau atribut tersebut di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.[10]

Lebih lanjut, Anda dapat juga membaca artikel Apakah Kegiatan Sahur di Jalan Melanggar Hukum?

3.    Menjadi Provokator Kerusuhan

Yang dimaksud dengan provokator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (“KBBI”) adalah orang yang melakukan provokasi. Sedangkan yang dimaksud dengan provokasi menurut KBBI adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan.

Provokator bisa dipidana jika apa yang ia ucapkan mengandung muatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku provokasi terkait larangan penghasutan dan larangan atas konten tertentu:

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 157 KUHP:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 160 KUHP:

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 161 KUHP:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)

Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini bisa dibaca pada artikel Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial dan artikel Sekjen Jakmania Dijerat UU ITE.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.    Memukul Suporter Tim Lawan

Jika suporter sepak bola pada saat konvoi atau pertandingan berlangsung membuat kerusuhan yang berakhir dengan memukul suporter tim lawan, maka bisa dipidana atas dasar penganiayaan. Mengenai penganiayaan ada bermacam-macam hukumannya tergantung dari dampak penganiayaan tersebut terhadap korban.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 – Pasal 358 KUHP. Macam-macam penganiayaan yaitu:

a.    Penganiayaan ringan;

b.    Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

c.    Penganiayaan berat;

d.    Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

e.    Sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang.

Contoh-contoh penganiayaan dapat dilihat dalam beberapa artikel berikut ini:

a.    Memukul dengan Tangan Kosong, Termasuk Penganiayaan Ringan atau Berat?

b.    Memukul Hingga Memar Biru, Termasuk Penganiayaan Berat atau Ringan?

c.    Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan

d.    Membacok Hingga Meninggal, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan?

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[1] Pasal 47 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

[2] Pasal 105 UU LLAJ

[3] Pasal 303 UU LLAJ

[4] Pasal 170 ayat (1) KUHP

[5] Pasa 170 ayat (2) KUHP.

[6] Pasal 12 huruf b Perda 8/2007

[7] Pasal 21 huruf b Perda 8/2007

[8] Pasal 49 Perda 8/2007

[9] Pasal 51 Perda 8/2007

[10] Pasal 54 ayat (2) Perda 8/2007

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here