JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sekali lagi membuktikan bahwa siapa pun yang menghalangi proses hukum yang sedang dilakukan dapat dikenai sanksi pidana.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK telah menetapkan pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka.

Penetapan tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Selain itu, KPK juga menetapkan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Keterangannya berkaitan dengan kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Bimanesh bersama Fredrich menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Penetapan tersangka dengan penerapan Pasal 21 ini bukan yang pertama. KPK telah beberapa kali menggunakan pasal ini bagi mereka yang mencoba menghalangi penyidikan.

Anggodo Widjojo

KPK pernah menetapkan pengusaha Anggodo Widjojo sebagai tersangka.

Anggodo mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK lebih dari Rp 5 miliar.

Suap itu dimaksudkan untuk menggagalkan penyidikan perkara korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo.

Mahkamah Agung memperberat hukuman Anggodo Widjojo dari lima tahun penjara menjadi 10 tahun penjara.

MA juga menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Mochtar Effendi

Mochtar Effendi pernah disangka dengan sengaja merintangi, mencegah, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terkait suap penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Mochtar divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.

Dua warga Malaysia

KPK pernah menetapkan status tersangka terhadap dua warga negara Malaysia yang tertangkap bersama Neneng Sri Wahyuni pada 2012.

Dua warga negara Malaysia itu bernama R Azmi bin Muhamad Yusof dan Mohamad Hasan bin Khusi.

Mereka diduga mencegah atau merintangi penyidikan perkara Neneng dengan membantu yang bersangkutan selama buron.

Keduanya divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/09384471/mereka-yang-dipidana-karena-menghalangi-penyidikan-kpk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here