Beddu Amang, bukan orang pertama dan bisa jadi bukan yang terakhir menggunakan instrumen surat sakit. Sederet nama tersangka atau terdakwa bisa disebut untuk memberikan bukti betapa surat dokter begitu ampuh dipakai untuk lolos dari proses hukum. Ingat Samadikun Hartono, Syamsul Nursalim, atau Hendra Rahardja yang akhirnya meninggal dunia di luar negeri.

Adanya fenomena menjadikan surat sakit dari dokter sebagai senjata ampuh menghindari proses hukum membuat galau dr Marius Widjajarta. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan (YPKKI) itu mengatakan agar fenomen tersebut jangan lagi dilihat sebagai masalah etika dan moral dokter, tetapi juga perlu dituntaskan secara hukum. “Harus diusut secara hukum,” ujarnya kepada hukumonline.

Sebab, jika tidak diusut, akan ada krisis moral di kalangan dokter dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap dokter. Pengusutan secara hukum justeru dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan itu. Kelak, pengadilanlah yang menentukan apakah surat sakit yang diberikan dokter sesuai dengan kenyataan atau tidak.

Dalam konteks ini, Marius mengingatkan para dokter akan sumpah yang mereka ucapkan dulu. Pada waktu mengucapkan sumpah jabatan, dokter selalu menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, jika dokter memberikan keterangan yang tidak benar mengenai seorang pasien, kata Marius, harus diusut secara hukum.

Senada dengan Marius, anggota Komisi VII DPR Dr. Ahmad Sanusi Tambunan mengatakan bahwa seorang dokter terikat pada etika, disiplin serta masalah hukum perdata dan pidana. Cuma, Tambunan menengarai ada kesalahan persepsi di kalangan aparat hukum terhadap profesi kedokteran. Kasus-kasus surat sakit menimbulkan kecurigaan bagi aparat hukum bahwa dokter bermain.

Padahal, lanjut dokter Tambunan, sejak dilantik seorang dokter sudah disumpah. Dokter terikat pada niat tidak akan menelantarkan apalagi membunuh pasien. Dokter adalah profesi terhormat yang bekerja atas alasan kemanusiaan.

Kesalahan persepsi timbul karena masyarakat sering menilai dokter dari outcome-nya, bukan proses. Dalam RUU Profesi Kedokteran yang sudah masuk ke DPR, penilaian itu kelak akan diarahkan pada proses, sebab yang menentukan outcome adalah Tuhan. “Dalam proses itulah kita harapkan kalau seluruh profesi medis melalui jalur yang sudah ditetapkan etika, sudah dalam lingkup disiplin, serta harus diakui secara hukum itu benar,” tandas Ahmad Sanusi Tambunan.

Medical record dibuka

Menurut Tambunan, setiap tindakan yang dibuat dokter, termasuk mengeluarkan surat sakit, itu dipertanggungjawabkan dari sudut disiplin, etik dan hukum. Bahkan dipertanggungjawabkan menurut kepercayaan dokter sendiri berdasarkan sumpah jabatannya. Namun, politisi Partai Amanat Nasional ini tidak menafikan adanya dokte yang bersifat manusiawi, berorientasi duniawi. Tetapi secara umum, dokter mengeluarkan surat sakit berdasarkan alasan kemanusiaan, tanpa melihat apakah pasien sedang terjerat perkara hukum atau tidak.

Dalam kaitan itu, Marius setuju agar catatan medis orang-orang penting, terutama mereka yang terjerat hukum dibuka ke publik. Di satu sisi, masyarakat juga akan percaya bahwa dokter melakukan tindakan yang benar. Di sisi lain, aparat hukum juga bisa menentukan langkah selanjutnya. Menurut Marius, sebenarnya sudah ada aturan internal kedokteran yang memperbolehkan medical record pasien tertentu, terutama demi hukum, dibuka. Celakanya, aparat hukum sendiri sering memperlakukan catatan medis itu sebagai rahasia negara yang tak boleh bocor ke publik.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9518/suratsurat-sakit-bagi-tersangka-harus-diusut-secara-hukum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here