JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah mengantongi izin untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak (WP) yang belum memenuhi aturan perpajakan, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu berupa Harta Bersih yang Dianggap atau Diperlakukan. Namun, ada beberapa golongan yang lepas dari kewajiban perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, masyarakat yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meskipun memiliki harta, dipastikan lepas dari incaran Ditjen pajak.

“Sebagaaimana di Undang-Undang tax amnesty kemarin, pajak secara keseluruhan tidak pernah berlaku pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam konteks di bawah PTKP,” di Kantor Ditjen Pajak, Rabu (20/9/2017).

Hestu melanjutkan, kategori masyarakat tersebut meliputi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya petani dan nelayan kecil.

Selain itu, dia juga memastikan seorang pensiunan yang penghasilannya hanya dari uang pensiun terbebas dari pajak.

“UU Nomor 11 tahun 2016, itu tax amnesty tidak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti nelayan, petani, buruh, atau pensiuanan yang penghasilan hanya dari uang pensiun. Jadi ini satu hal yang penting,” jelas dia.

Adapun orang yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak punya penghasilan di Indoensia, juga akan lepas dari cekalan pajak. Selain itu, harta warisan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan tidak akan kena pajak, selama penerima warisan tersebut memiliki PTKP.

Terakhir, orang pribadi yang memiliki harta berupa hibah yang belum dilaporkan SPT Tahunan, namun penghasilan tidak ada atau di bawah PTKP, juga tidak terkena pajak.

sumber : https://economy.okezone.com/read/2017/09/20/320/1779862/punya-harta-warisan-tenang-masih-bebas-pajak-selama-di-bawah-ptkp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here