1.    Globalisasi dunia telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin sumir yang selanjutnya menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, dimana migrasi WNI secara besar ke luar negeri baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. Saat ini tercatat lebih dari 3 (tiga) juta orang Indonesia yang berada di luar negeri. Jumlah yang tidak sedikit ini tentu saja berhak atas pelayanan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia.

2.    Departemen Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah diberikan mandat untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri. Salah satu mandat yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri, namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3.    Di dalam negeri, sejalan dengan proses benah diri Deplu dalam rangka penguatan mesin diplomasi Indonesia, Deplu telah membentuk suatu Direktorat yang berkaitan langsung dengan Perlindungan WNI di luar negeri sejak 2002, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

4.    Di Luar Negeri, upaya penguatan fungsi perlindungan WNI dan BHI, Deplu telah melakukan peluncuran Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) di 6 Perwakilan RI, yakni KBRI Singapura, KBRI Seoul, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan KBRI Damaskus. Diteruskan Pada tahun 2008 diperluas ke 9 Perwakilan RI di luar negeri yaitu : KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, KBRI Kuwait, KJRI Johor Bahru, KJRI Hongkong, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Jeddah, KJRI Dubai dan KBRI Kuala Lumpur menuju pada pelayanan 3 jam atau kurang.

5.    Namun disadari bahwa upaya-upaya penguatan sistem pelayanan dan perlindungan warga bukanlah pekerjaan yang dapat selesai dalam semalam. Diperlukan kerja keras dan komitmen yang terus menerus dari Pemerintah baik dari sistem maupun personil dan yang tidak kalah penting juga adalah masyarakat sebagai subyek perlindungan yang harus membekali diri sebaik-baiknya sebelum bepergian keluar negeri untuk tujuan apapun.

6.    Kasus-kasus yang bermunculan yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri belakangan ini menunjukan bahwa dinamika pergerakan masyarakat Indonesia di luar negeri sudah sedemikian besarnya dan fungsi pelayanan dan perlindungan pemerintah di luar negeri menjadi semakin penting.
Sebagai gambaran kompleksitas fungsi perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri,  perhatikan data tahun 2008 di bawah ini :

Tahun2008
Jumlah WNI (yang melaporkan ke Perwakilan RI) 3.121.506
Jumlah WNI bermasalah yang ada di penampungan Perwakilan RI      12.418
Jumlah WNI yang dideportasi      29.399

7.    Departemen Luar Negeri melihat hal tersebut secara positif dan menganggap bahwa perhatian dan ekspektasi masyarakat yang begitu besar adalah wujud kepedulian masyarakat dan media akan pentingnya peningkatan kinerja yang terus-menerus harus dilakukan. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan RI di luar negeri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Konsuler yang ada pada Perwakilan RI, yang mana pelaksanaannya telah diatur secara mapan, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional.

8.    Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban inter alia memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

9.     Sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut di atas, pelaksanaan fungsi konsuler tidak dapat dilepaskan dari  pengaturan hukum internasional dan dalam hal ini tunduk pada ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Konvensi Wina 1963) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963).

10.    Konvensi Wina 1963  sendiri telah menetapkan bahwa fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional (vide Pasal 5 Konvensi Wina 1963).

11.    Selain tunduk pada hukum internasional, upaya perlindungan WNI di luar negeri pun harus dilakukan dengan tidak mengabaikan hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut.  Mengingat penegakan yurisdiksi hukum di wilayah teritorial merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara, maka pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima oleh pejabat Perwakilan RI di luar negeri dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan berpotensi menimbulkan protes dari pemerintah negara penerima yang pada akhirnya akan bersifat kontra produktif terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pejabat Perwakilan RI dimaksud dinyatakan persona non grata oleh Pemerintah setempat hingga harus meninggalkan wilayah akreditasi.

12.    Permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sangat bervariasi, namun sejauh ini dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu : pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan imigrasi. WNI yang berada di luar negeri tunduk pada ketentuan pidana, imigrasi, dan ketenagakerjaan (bila dia bekerja di luar negeri) yang berlaku di negara penerima. Sementara WNI yang membuat perjanjian/kontrak dengan pihak asing untuk suatu kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, secara bersama-sama dengan pihak mitranya  dapat memilih hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa yang diinginkan.

13.    Dalam hal WNI di luar negeri mengalami permasalahan hukum  dan tidak dapat membela hak dan kepentingannya secara langsung di muka pengadilan atau di hadapan institusi yang berwenang lainnya di luar negeri, karena ketidak hadirannya atau alasan lain, Perwakilan RI dapat mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi WNI dengan tujuan sebagai langkah awal perlindungan hak dan kepentingan WNI tersebut. Namun demikian perwakilan baik oleh Perwakilan RI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perwakilan RI untuk bertindak untuk dan atas nama WNI harus dilakukan dengan memperhatikan praktek dan prosedur yang berlaku di negara penerima.

14.    Namun demikian, perwakilan di muka  pengadilan atau di hadapan institusi lainnya tersebut pun tidak dapat dijadikan alat untuk mengintervensi sistem hukum yang berlaku terhadap WNI di negara penerima, semata-mata untuk tujuan perlindungan WNI dimaksud.

15.    Selain perlindungan kekonsuleran, negara juga dapat memberikan perlindungan diplomatik. Dalam perlindungan diplomatik, pemerintah suatu negara harus secara tegas mengajukan klaim atau protes kepada pemerintah negara lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap warga negaranya. Hal ini berarti yang terlibat dalam sengketa bukan lagi individu/Warga Negara tertentu, melainkan pemerintah masing-masing negara, dan sengketa pun menjadi bersifat internasional.

16.    Namun perlindungan diplomatik juga tunduk pada ketentuan dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perlindungan diplomatik diberikan terbatas pada kasus dimana telah terjadi pelanggaran hukum internasional oleh negara penerima (bukan individu di negara penerima), seluruh upaya-upaya hukum nasional yang dimungkinkan di negara penerima telah ditempuh, dan individu yang menjadi korban adalah pemegang kewarganegaraan negara pemberi perlindungan. Perlindungan diplomatik memiliki bentuk yang sangat variatif, mulai dari yang bersifat lunak seperti mediasi dan good offices hingga yang bersifat keras seperti penangguhan hubungan diplomatik dan litigasi internasional. Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan perlindungan diplomatik.

17.    Perbedaan mendasar antara perlindungan kekonsuleran dan perlindungan diplomatik terletak pada perlindungan kekonsuleran bersifat preventif sementara perlindungan diplomatik bersifat remedial. Selain itu perlindungan diplomatik juga hanya dilakukan oleh pemimpin negara atau pejabat tinggi yang mewakili negara (Menteri Luar Negeri atau Duta Besar).

18.    Sebagai penutup, Pemerintah RI dalam hal ini Deplu dan Perwakilan RI akan senantiasa memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri, namun kiranya perlu kembali ditegaskan bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan WNI di luar negeri membutuhkan komitmen bersama semua pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat.

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI

sumebr : http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Perlindungan-WNI-di-Luar-Negeri-Upaya-Sistemik-Pemerintah-Yang-Berkesinambungan.aspx

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here