Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah bertekad menempatkan persoalan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di luar negeri sebagai yang paling penting dalam program kerja Kementrian Luar Negeri (Kemlu) dalam lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, sebagai Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dari Kemlu, Teguh Wardoyo, kini menerima amanat yang lebih besar untuk mewujudkan tekad Menlu Natalegawa. Sebelum menerima posisi ini pada 2007, Teguh menjabat sebagai Kepala Protokol dan Konsuler KBRI Washington DC, Amerika Serikat selama empat tahun.

Berbagai persoalan yang dihadapi para WNI di luar negeri, terutama menyangkut nasib buruh migran (TKI), membuat Teguh bersama 27 staf di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu setiap hari harus siap mengurus kepulangan para TKI yang bermasalah. Tidak sedikit diantara mereka yang bahkan sudah tak bernyawa saat dipulangkan ke tanah air.

Menurut Teguh, kekerasan terhadap TKI bisa dikurangi secara signifikan bila hal-hal di dalam negeri dibenahi, termasuk penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan penempatan TKI.

Dalam wawancara terbatas dengan sejumlah wartawan, termasuk reporter dari VIVAnews, Harriska Adiati, Teguh memaparkan langkah-langkah Kemlu dalam menangani permasalahan dan perlindungan terhadap WNI di manca negara, terutama buruh migran, di luar negeri. Berikut petikan wawancara dengan Teguh, yang berlangsung di Jakarta, Kamis 28 Januari 2010.

Terkait program hari kerja 100 hari Kementrian Luar Negeri (Kemlu), keberhasilan apa yang paling menonjol di bidang perlindungan WNI dan BHI?

Dalam Program 100 Hari Kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, terdapat tiga program utama yang dikedepankan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam perlindungan WNI di luar negeri, yakni: (i) Perluasan pembukaan Pelayanan Warga (Citizen Service) di 9 (sembilan) Perwakilan RI; (ii) Repatriasi sukarela WNI asal Papua dari Papua Nugini; dan (iii) Pemulangan WNI/TKI bermasalah yang berada di beberapa penampungan Perwakilan RI di Timur Tengah. Ketiga program tersebut telah mencapai target yang diharapkan (100%).

Pertama, Kemlu telah kembali membuka Pelayanan Warga (Citizen Service) pada 9 Perwakilan RI di Tokyo, KJRI New York, Los Angeles, Perth, Darwin, Penang, Sydney, Kuching, dan Osaka. Pembukaan 9 Pelayanan Warga tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan di masing-masing Perwakilan yang telah dilengkapi dengan Pelayanan Warga.

Kedua, Kemlu pada periode 19 November 2009 hingga 16 Januari 2010 telah memfasilitasi repatriasi sukarela 334 (tiga ratus tiga puluh empat) WNI asal Papua yang berada di wilayah Papua Nugini. Jumlah tersebut melebihi target Program 100 Hari yakni sebesar 320 orang.

Ketiga, terkait Pemulangan WNI/TKI bermasalah yang berada di beberapa penampungan Perwakilan RI di Timur Tengah, dalam kurun waktu 24 Oktober 2009 hingga saat ini total WNI/TKI bermasalah yang berhasil dipulangkan dari beberapa penampungan Perwakilan RI di Timur Tengah dan Asia mencapai angka 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) orang.

Jumlah pemulangan tersebut telah melampaui target Program 100 Hari sebesar 1.367 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh) WNI/TKI bermasalah.

Bagaimana rencana perluasan Citizen Service?

Hingga 2010, terdapat 24 Perwakilan RI yang telah dilengkapi dengan Pelayanan Warga (Citizen Service). Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 06 Tahun 2006, pada 29 Juli 2007 Deplu telah menetapkan Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) di 6 (enam) Perwakilan RI, yaitu: KBRI Amman, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Damascus, KBRI Doha, KBRI Seoul, dan KBRI Singapura.

Selanjutnya di tahun 2008, Sistem Pelayanan Warga dibuka pada 9 (sembilan) Perwakilan RI lainnya, yaitu: KBRI Abu Dhabi, KBRI Kuwait City, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, KJRI Dubai, KJRI Kota Kinabalu,  KJRI Johor Bahru, dan KJRI Hong Kong. Pada tahun 2009 ini Sistem Pelayanan Warga kembali dibuka di 9 (sembilan) perwakilan RI yaitu KBRI Tokyo, KJRI Osaka, KJRI New York, KJRI Los Angeles, KJRI Sydney, KJRI Darwin, KJRI Perth, KJRI Kuching dan KJRI Penang.

Pembentukan Sistem Pelayanan Warga bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI dan BHI secara terpadu yang bersifat cepat, tepat, murah, ramah, memuaskan, transparan, bebas pungutan liar dan bertanggung jawab, dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Perwakilan RI di luar negeri.

Perluasan CS di di negara-negara lain akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan akan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Walaupun sebagian besar Perwakilan RI belum memiliki CS, pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI di luar negeri tetap dilakukan, khususnya oleh fungsi Konsuler yang ada di Perwakilan.

Langkah–langkah baru apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Direktorat Perlindungan WNI/BHI untuk mensukseskan program kerja Kemlu selama lima tahun ke depan?

Salah satu fokus Kemlu dalam waktu dekat adalah mengupayakan perundingan bilateral dengan pemerintah negara-negara tujuan penempatan agar tercipta suatu kesepakatan bilateral mengenai penempatan dan perlindungan TKI.

Negara-negara yang menjadi target utama adalah negara-negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Kemlu juga akan mengupayakan agar amandemen terhadap MoU RI – Malaysia tentang penempatan tenaga kerja domestik dapat segera dituntaskan.

Untuk itu Direktorat Perlindungan WNI dan BHI tengah merumuskan beberapa ketentuan mengenai aspek perlindungan yang harus dimasukkan dalam perjanjian bilateral dimaksud. Direktorat tentunya juga akan berperan aktif dalam perumusan draft kerjasama bilateral, dan akan menjajagi diplomasi pada forum-forum rejional dan multilateral untuk mengangkat isu-isu perlindungan guna memberikan penekanan kepada pemerintah negara-negara tujuan penempatan.

Selain pendekatan aspek hukum, Kemlu akan segera meminta Perwakilan RI untuk melakukan sertifikasi mutu ISO 9000 : 2001 terhadap pelayanan yang diberikan kepada WNI di luar negeri. Dengan demikian kualitas pelayanan dapat terus dijaga. Citizen Service di KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura dan KJRI Hong Kong  telah mendapatkan ISO 9000:2001 pada tahun 2009. Diharapkan 21 Perwakilan RI lainnya dapat segera menyusul pada tahun ini.

Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI juga telah berkordinasi dengan beberapa instansi terkait di dalam negeri dalam skema Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menanggulangi masalah trafficking. Dalam skema tersebut, Kemlu akan mengupayakan fasilitasi pemulangan WNI korban TPPO dari luar negeri hingga ke titik debarkasi.

Di samping itu, Kemlu juga akan memfasilitasi pemulangan anak dan perempuan korban kekerasan di luar negeri dibawah kordinasi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program-program tersebut telah dimasukkan ke dalam RPJM Kemlu untuk tahun 2010 – 2014.

Seperti apa konsep peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri? Apa ada konsep baru di bawah Menlu Marty Natalegawa?

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 8 Januari 2010 kemarin, Kebijakan luar negeri Indonesia akan berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja: bahwa setiap tenaga kerja Indonesia sebenarnya telah memberi kontribusi bagi negara di mana dia bekerja, di samping pada saat yang sama juga memperoleh nafkah.

Kenyataan ini harus dapat terwujudkan dengan lebih baik melalui pengakuan akan hak dan tanggung jawab tenaga kerja kita di luar negeri. Kebijakan luar negeri di tahun 2010 akan berupaya memastikan bahwa kerangka hukum yang diperlukan bagi keperluan tersebut akan tersedia. Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia, dan bahkan setiap diplomat Indonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI

Berapa sebenarnya jumlah TKI kita di luar negeri, baik yang legal atau perkiraan yang non-legal?

Tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa menjaga daerah perbatasan darat dan laut kita? Perbatasan kita paling panjang, banyak jalan untuk keluar dari perbatasan kita. Berdasarkan data yang terdapat di seluruh Perwakilan RI, WNI yang berada di luar negeri dan telah melakukan lapor diri kepada Perwakilan RI tercatat sbesar 2.146.000 orang.

Sedangkan jumlah WNI di luar negeri yang tidak lapor diri, jumlahnya diperkirakan mencapai tiga kali lipatnya. Jumlah tersebut termasuk TKI yang bekerja di luar negeri, baik yang legal maupun ilegal. Diperkirakan jumlah TKI ilegal/unprosedural, yang berangkat ke luar negeri tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, jumlahnya sama besar dengan jumlah TKI legal.

Bagaimana perkembangan perundingan MoU dengan Malaysia terkait TKI?

Hingga saat ini, Pemerintah RI masih melakukan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Guna menindaklanjuti moratorium tersebut, Pemerintah RI dan Malaysia melakukan serangkaian perundingan dalam skema Joint Working Group (JWG).

Beberapa hasil positif yang telah dicapai melalui JWG dimaksud, antara lain: (i) penyimpanan paspor oleh PLRT sendiri dan bukan oleh majikan sebagaimana praktek sebelumnya; dan (ii) pemberian pemberian satu hari libur setiap minggunya bagi PLRT asal Indonesia di Malaysia.

Hingga saat ini Pemerintah RI masih mengupayakan dua hal, yakni: (i) penetapan suatu standar gaji minimum bagi PLRT asal Indonesia; serta (ii) membahas kembali struktur biaya pengiriman TKI ke Malaysia. Selama belum dicapai kesepakatan antara kedua negara dalam perundingan tersebut, maka moratorium tidak akan dicabut.

Berapa jumlah WNI/TKI yang bermasalah yang sudah dipulangkan di penampungan KBRI Kuwait, Jeddah, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura, Damaskus, Kairo, Hongkong dan Dubai? Dan berapa lagi yang rencananya akan dipulangkan?

Dalam periode 25 Oktober 2009 hingga saat ini, secara keseluruhan Kemlu telah memfasilitasi pemulangan 2.228 (dua ribu dua ratus dua puluh delapan) orang WNI/TKI bermasalah dari beberapa penampungan Perwakilan RI, antara lain:
a.KBRI Kuwait: 737 orang
b.KJRI Jeddah: 408 orang
c.KBRI Riyadh: 274 orang
d.KBRI Abu Dhabi: 101 orang
e.KBRI Damaskus: 68 orang
f.KBRI Kairo: 37 orang
g.KJRI Dubai: 145 orang
h.KBRI Amman: 313 orang

Bagaimana implementasi rencana pemberian ID Konsuler Indonesia bagi WNI luar negeri? Negara-negara mana sajakah yang sudah setuju memberikan hak konsuler bagi WNI?

Kemlu belum memiliki rencana pemberian ID konsuler. WNI yang berada di luar negeri diberikan paspor RI sebagai dokumen perjalanan sekaligus merupakan identitas yang telah diakui berdasarkan hukum internasional.

Pada prinsipnya hak-hak WNI atas kekonsuleran adalah hak warga negara untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah. Dalam hal perlindungan diberikan kepada WNI yang berada di luar wilayah teritorial atau di luar negeri, bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah RI melalui Perwakilan RI di luar negeri adalah perlindungan dan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan hukum internasional dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran.

Hak pemerintah negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan kekonsuleran bagi warganya yang berada di luar negeri telah diakui oleh dunia internasional dan tidak lagi membutuhkan persetujuan negara setempat sepanjang perlindungan dan bantuan kekonsuleran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional dan ketentuan nasional negara dimana WNI tersebut berada.

Bagaimana Deplu melakukan pemetaan wilayah persoalan perlindungan WNI/BHI?

Saat ini Kemlu tengah berupaya untuk membuat peta penyebaran WNI dan BHI di luar negeri. Dengan adanya peta tersebut, maka pemetaan masalah WNI dan BHI di luar negeri dapat lebih mudah dilakukan. Dit. Perlindungan WNI dan BHI tengah membangun suatu sistem data base WNI dan BHI di luar negeri, di masa depan diharapkan data base ini dapat diakses langsung oleh Perwakilan RI di luar negeri untuk memudahkan kelancaran arus informasi antara Kemlu dan Perwakilan RI.

Kesulitan yang dihadapi adalah banyak WNI dan BHI yang tidak melaporkan keberadaanya ke Perwakilan RI, dengan demikian sulit untuk mengukur tingkat permasalahan dibandingkan dengan jumlah keberadaan WNI dan BHI di suatu negara.

Namun demikian sejauh ini Kemlu telah memiliki data beberapa kasus, dan memang dapat terlihat di sebagian wilayah terdapat karakteristik kasus-kasus tertentu.

Seperti di wilayah negara penempatan TKI yang menonjol adalah kasus-kasus TKI (gaji tidak dibayar, penganiayaan, trafficking, dsb), sementara untuk Australia kasus yang menonjol adalah kasus nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan ilegal.

Untuk di Afrika sebagian besar adalah kasus pembajakan kapal dimana beberapa ABK asal Indonesia menjadi sandera. Kasus adopsi anak internasional tidak besar namun terjadi di Australia dan Eropa.

Terkait rencana penguatan tugas dan fungsi Perwakilan RI dalam Perlindungan WNI serta fungsi monitoring dan evaluasinya, sejauh  mana pelaksanaannya?

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara berkala. Selain dengan mekanisme internal, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemlu, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Citizen Service yang telah dibuka.

Monev tersebut berfungsi untuk memantau perkembangan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan dari waktu ke waktu. Dengan adanya monev, Kemlu dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang ada di lapangan dan kemudian mengupayakan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan RI.

Di samping itu Direktorat Perlindungan WNI dan BHI juga memiliki Subdit Pengawasan Kekonsuleran yang memantau masalah penanganan kasus-kasus kekonsuleran yang ada di Perwakilan serta memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan kasus-kasus tersebut.

Langkah-langkah apa yang dilakukan Perwakilan RI di luar negeri untuk memperoleh data-data tentang lapangan kerja terampil dan semi terampil di negara akreditasi?

Sebagaimana diketahui, Perwakilan RI juga mengemban misi market intellligence. Dengan diplomatic channel antara Perwakilan RI dengan Kemlu negara setempat serta instansi terkait di negara akreditasi, Perwakilan RI bisa meminta data-data yang dibutuhkan tentang lapangan kerja  di negara tersebut.

Data tersebut juga kerap diperoleh dalam pertemuan-pertemuan kerjasama bilateral antar Pemerintah kedua negara. Di samping itu, Perwakilan RI juga bertugas untuk mempromosikan Indonesia, khususnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kepada instansi dan pihak terkait di negara akreditasi, agar labour demand–supply ini dapat terpenuhi.

Bagaimana perkembangan ratifikasi konvensi buruh migran?

Dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap HAM, Pemerintah RI pada dasarnya mendukung proses ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, namun demikian perlu kiranya dipahami bersama bahwa Konvensi ini pada hakekatnya lebih ditujukan kepada negara tujuan penempatan buruh migran agar mereka melindungi buruh migran yang ada di negaranya.

Kepentingan Indonesia yang terbesar terkait dengan Konvensi Buruh Migran adalah agar negara-negara tujuan penempatan TKI meratifikasi konvensi tersebut. Dengan demikian, maka mereka menjamin bahwa TKI akan mendapat perlakuan yang layak selama masa penempatan.

Perlu disadari bahwa Indonesia pada kenyataannya bukanlah negara tujuan bagi buruh migran dari luar negeri, melainkan salah satu negara pengirim buruh migran ke luar negeri. Ratifikasi konvensi oleh Indonesia tersebut tidak serta merta memberikan jaminan bahwa TKI di luar negeri akan terlindungi lebih baik, sepanjang negara tujuan penempatan tidak meratifikasi konvensi yang sama.

Untuk perbaikan perlindungan, pada prinsipnya semangat untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya dimaksud dibarengi dengan perbaikan dasar hukum serta implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan instansi terkait di dalam negeri.

Apa hambatan yang paling sering ditemui dalam  soal perlindungan WNI/TKI?

Ketika seseorang pergi ke luar negeri, secara otomatis dia menjadi subyek dari peraturan negara setempat. Di beberapa negara tujuan penempatan, Tenaga Kerja Asing yang bergerak di sektor informal tidak dilindungi oleh Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan setempat.

Adanya kekosongan hukum nasional yang mengatur masalah hubungan kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga telah menempatkan perjanjian kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga sebagai satu-satunya instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pengaturan.

Namun demikian, karena minimnya pendidikan sebagian besar TKI kita yang bergerak di sektor informal, para TKI kerap tidak memahami hak-hak mereka yang ada di perjanjian kerja.

Masalah rendahnya pendidikan TKI merupakan pemicu berbagai masalah yang timbul di luar negeri. TKI kerap tidak bisa membaca dan menulis, akibatnya mereka tidak tahu bahwa identitas mereka dipalsukan di paspor, tidak paham isi kontrak, dan tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi kerja di luar negeri yang berbeda dengan di Indonesia.

Yang terparah adalah mereka tidak dapat membela diri ketika mengalami eksploitasi, baik oleh majikan maupun agen. Jika TKI yang dikirimkan setidaknya berpendidikan minimal SMA, dengan dasar pendidikan yang memadai tentunya kompetensi mereka akan jauh lebih baik.

Dengan kompetensi dan kapasitas itu tentunya mereka dapat lebih melindungi dirinya dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul selama proses pra; penempatan; dan pasca penempatan, seperti trafficking; penipuan oleh agensi; dan lain-lain.

Apa kebijakan (landasan hukum) pemerintah Indonesia untuk  melindungi warga  Indonesia di luar negeri?

Beberapa landasan hukum Pemerintah RI untuk melindungi WNI di luar negeri, antara lain: (i) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; dan (ii) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Apa kewajiban WNI di luar negeri?

Kewajiban utama bagi WNI yang berada di luar negeri adalah memahami dan menaati hukum dan peraturan negara setempat. Serta hal lain yang harus dilakukan oleh WNI yang berada di luar negeri adalah melakukan lapor diri kepada Perwakilan RI setempat.

Lapor diri ini merupakan hal yang penting. Dengan lapor diri, Pemerintah RI dapat memonitor keberadaan warga negaranya yang berada di luar negeri, dengan demikian apabila terjadi satu dan lain hal kepada WNI ybs, Pemerintah dapat dengan mudah memberikan bantuan dan asistensi kepada yang bersangkutan.

Apa saja yang harus dibenahi di dalam negeri dengan banyaknya kasus kekerasan yang menimpa TKI di luar negeri?

1.Proses rekruitmen
Seleksi identitas, dokumen, kontrak kerja, umur, kesehatan, dan kompetensi harus diperketat. TKI yang dikirim harus dewasa, sehat, dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan pekerjaanya di luar negeri.

2.Proses  pelatihan
Proses pelatihan harus diberikan sesuai dengan porsinya. Semua harus disiapkan, pelatihan bahasa, dan sebagainya.  Sesuai dengan kewajibannya dalam UU Nomor 39 Tahun 2004, agensi bertanggung jawab untuk melatih TKI sebelum menempatkan.

Dengan adanya pelatihan, TKI akan mampu berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, mengerti cara mengerjakan tugas-tugasnya, dan mendapatkan gambaran mengenai negara yang akan didatanginya.

3.Proses penempatan
Sebelum ditempatkan, instansi terkait harus kembali mengecek kesesuaian antara data-data TKI dengan pekerjaanya di negara penempatan.

4.Proses pemulangan

5.Penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan penempatan TKI

Negara mana yang sudah memberikan perlindungan tenaga kerja asing  dengan baik. Kenapa? Negara mana yang paling buruk dalam melindungi pekerja asing? Kenapa?

Negara tujuan penempatan TKI seperti Singapura dan Hong Kong dapat dinilai sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Kedua negara tersebut dinilai telah memiliki dasar hukum serta penegakan hukum yang cukup mengakomodir kepentingan para tenaga kerja asing.

Sementara itu, di luar kedua negara tersebut, memang masih banyak negara tujuan penempatan TKI yang dinilai masih kurang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing.

Namun demikian, terhadap negara-negara tersebut Pemerintah RI selalu mendorong untuk dibentuknya perjanjian bilateral antara Pemerintah RI dan pemerintah negara setempat yang dapat mengakomodir kepentingan perlindungan TKI.

Adakah target untuk tahun 2010 terkait perlindungan WNI dan BHI?

Sesuai dengan arahan Menteri Luar Negeri pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 8 Januari 2010 yang lalu, perlindungan WNI dan BHI di luar negeri akan menjadi salah satu prioritas utama Kemlu dan Perwakilan RI. Baik Kemlu maupun Perwakilan RI di luar negeri akan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI yang berada di luar negeri.

Terkait dengan permasalahan TKI di luar negeri, baik Kemlu maupun Perwakilan RI di negara tujuan penempatan TKI akan berupaya untuk menekan jumlah WNI/TKI bermasalah di luar negeri, melalui jalur-jalur diplomatik sesuai dengan hukum internasional dan dengan tetap menghormati hukum negara setempat.

Namun demikian, upaya ini tentu harus diikuti dengan pembenahan dasar hukum dan implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh seluruh stakeholder dan instansi terkait di dalam negeri. Tanpa adanya upaya benah diri di dalam negeri, maka permasalahan TKI di luar negeri akan terus muncul.

Anggaran rata-rata tiap tahun untuk melindungi WNI?

Anggaran Kemlu dan Perwakilan RI untuk perlindungan WNI di luar negeri pada tahun 2009, memang dinilai relatif sangat terbatas. Untuk pemulangan kami minta tambahan lagi untuk memulangkan TKI bermasalah karena daya tampung di penampungan tidak manusiawi. Ada penumpukan TKI di penampungan KJRI.

Dana  tambahan itu turun Oktober lalu dan baru dipakai sekitar 50 sampai 60 persen. Penampungan-penampungan paling tidak manusiawi ada di kawasan Timur Tengah.

Namun demikian, untuk lima tahun ke depan, anggaran perlindungan Kemlu dan Perwakilan mendapat peningkatan yang cukup signifikan. Dengan peningkatan anggaran perlindungan yang cukup signifikan tersebut, diharapkan Kemlu dan Perwakilan RI dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan TKI di luar negeri.

sumber : http://www.viva.co.id/berita/dunia/125214-menyorot-perlindungan-wni-di-luar-negeri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here