Pertanyaan:

Pada hari sabtu 12 agustus 2017 seperti biasa kami sebagai Tim Sepak bola melakukan latihan bersama di lapangan. Posisi lapangan berada dipinggir jalan. Pada suatu sesi latihan ada bola yang menggelinding ke jalan, tentu tanpa ada unsur kesengajaan. Pada saat bersamaan ada motor yang di tumpangi ayah, ibu dan satu anak menabrak/melindas bola tersebut sehingga mereka terjatuh dari motor. Anak yang dibonceng di depan mengalami luka pada jari kelingkingnya. Kami mengantar ke rumah sakit dan kata dokter perlu ditindak operasi. Walaupun biaya sudah tercover BPJS tapi dari pihak sana masih menuntut biaya yang tidak sedikit. Kami sebagai masyarakat awam yang buta hukum memohon pencerahan dan solusi mengenai kasus. Terima kasih.

 

Jawaban:
Terima kasih atas pertanyaannya.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, ketidaksengajaan atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.
Pasal 359 KUHP:
“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”
Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan CULPA. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.
Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas Unsur ketidaksengajaan, kelalaian dan kurang menduga akan terjadinya kecelakaan di kemudian hari dan berakibat fatal dari tindakan tersebut. Sepatutnya apabila lapangan yang berada di pinggir jalan harus mempagari dengan besi, tali dll. Supaya bola yang di sepak tidak keluar dari lapangan dan tidak mengakibatkan terjadinya kecelakan di kemudian hari.
Menurut Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat.

Kemudian, di dalam Pasal 310 ayat [4] UU LLAJ diatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:
a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
c. Kehilangan salah satu pancaindra;
d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Pengertian luka berat dalam UU LLAJ ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sedangkan, yang dimaksud luka ringan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat [3] UU LLAJ), sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.”

Jadi, luka pada jari kelingking anaknya bisa digolongkan luka berat jika mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana diuraikan penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ tersebut di atas. Sebaliknya, jika pada jari kelingking itu mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka tergolong luka ringan.

Ketentuan pidana untuk pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan tidak diatur dalam UU LLAJ. Kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, baru dapat ditindak jika disertai dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ, yang menyatakan:
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Apakah korban dalam kecelakaan lalu lintas yang melakukan pelanggaran ketentuan UU LLAJ juga bisa dihukum? Jawabnya adalah bisa. Melakukan penyidikan perkara terhadap kecelakaan lalu lintas merupakan kewajiban petugas Kepolisian (Pasal 227 huruf g UU LLAJ). Perkara Kecelakaan Lalu Lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ).

Ketentuan-ketentuan UU LLAJ yang dapat dikenakan kepada pengendara sepeda motor yang sebutkan antara lain:
1. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa STNK, diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (Pasal 288 ayat [1] UU LLAJ)
2. Mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak dapat menunjukan SIM yang sah, diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000 (Pasal 288 ayat [2] UU LLAJ)
3. Mengemudikan sepeda motor tanpa memakai helm standar nasional Indonesia, diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (Pasal 291 ayat [1] UU LLAJ)
4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (Pasal 287 ayat [3] UU LLAJ).
Dasar Hukum
1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Referensi
1. Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama.
2. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.
3. Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana. PT Gramedia Pustaka Utama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here